Dukung Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan UMKM  Kanwil Kemenkum NTT Hadiri Peluncuran GG Mart Dan Garam Bumi Flobamora*

Kupang, NTT — Sebuah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM kembali ditorehkan di Nusa Tenggara Timur. Pada sebuah acara penuh makna, Dientje Elensia Bule Logo, Analis Hukum Ahli Madya yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menghadiri peluncuran Toko Pangan Gereja GMIT Mart (GG Mart) dan produk garam unggulan bernama “Bumi Flobamora”. Kamis, (26/06/2025).

Acara ini menandai babak baru sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah. GG Mart tidak hanya hadir sebagai toko pangan biasa, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan UMKM di lingkungan Sinode GMIT, kecuali wilayah Pulau Sumba, Sumbawa, dan Batam.

Ketua Sinode GMIT, Pdt. Samuel Benyamin Pandie, menjelaskan bahwa GG Mart menjadi wadah konkret dari semangat solidaritas ekonomi di tengah jemaat. “GG Mart adalah bukti nyata bahwa gereja bisa menjadi agen perubahan ekonomi. Setiap produk yang dijual di sini telah didoakan, menciptakan nilai spiritual di balik setiap transaksi,” ungkapnya. GG Mart juga mendukung penuh program unggulan Pemprov NTT, One Village One Product (OVOP).

Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah NTT, Agus Sistyo Widjajati, yang mengungkapkan bahwa peluncuran GG Mart merupakan puncak kolaborasi panjang antara BI dan GMIT dalam membina pelaku UMKM. Ia menyoroti filosofi “garam dunia” yang menjadi inspirasi lahirnya produk garam “Bumi Flobamora” — simbol peran strategis umat dalam mewarnai dunia melalui karya nyata.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. “GG Mart adalah inovasi dari lembaga keagamaan yang bukan hanya bermanfaat untuk GMIT, tetapi juga menjadi model masa depan ekonomi NTT,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kekuatan ekonomi NTT terletak pada keunikan lokal yang mampu bersaing di pasar nasional, seperti madu Amfoang merek Kana yang kini tersedia di hotel-hotel bintang lima Jakarta.

Gubernur juga menyampaikan harapan agar GG Mart terus berkembang, termasuk menembus platform digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. “Para pendeta berdoa, kami yang melobi,” katanya dengan optimisme.

Peluncuran GG Mart dimeriahkan dengan serangkaian acara simbolis: ibadah syukur, penandatanganan prasasti dan nota kesepahaman (MoU) bersama mitra strategis, pelepasan burung merpati sebagai lambang harapan dan perdamaian, kunjungan langsung ke GG Mart, serta santap siang bersama.

Peluncuran ini menjadi bukti bahwa ketika spiritualitas, inovasi, dan kolaborasi bersatu, kekuatan ekonomi rakyat bisa bangkit dari akar rumput.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

#KemenkumNTT

Kupang - Dalam upaya menciptakan keselarasan dan kesesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan sistem hukum yang berlaku di daerah, Kantor Wilayah Kemenkum NTT laksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bertempat di aula Kanwil Kemenkum NTT, Kamis(26/06/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Jonson Siagian, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus P.S. Bureni Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTT. Rapat pengharmonisasian ini dihadiri Kepala Biro Hukum Provinsi NTT Oder Sombu, Ketua Bapemperda Provinsi NTT Johan beserta jajarannya.

Membuka Kegiatan tersebut Silvester menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai langkah krusial dalam menjaga keselarasan norma hukum dan substansi kebijakan daerah dengan kerangka hukum nasional. Menurutnya, kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi NTT dan Kemenkum merupakan fondasi utama dalam menghasilkan produk hukum yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga partisipatif, aspiratif, dan aplikatif di lapangan.

“Kegiatan pengharmonisasian Ranperda ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses ini kami lakukan secara komprehensif, meliputi tiga aspek utama, yaitu prosedural, substansi, dan teknis, guna memastikan tidak ada tumpang tindih atau konflik di kemudian hari,” jelas Silvester.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah adalah wewenang Kementerian Hukum melalui kantor wilayah di daerah. “Kehadiran perancang peraturan perundang-undangan adalah kewajiban normatif dalam setiap tahapan pembentukan regulasi, dan kami berkomitmen penuh untuk membantu provinsi NTT untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas,” pungkasnya dengan tegas.

Pengaharmonisasian dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus P.S. Bureni mengatakan  Ranperda Provinsi NTT Secara prosedural dan substansi dinyatakan harmonis namun Secara substansi dan teknis penyusunan terdapat beberapa catatan yang perlu disesuaikan.(Humas/YG)

Kupang,— Dalam upaya memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Kakanwil Silvester Sili Laba, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional terkait Persiapan Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (26/06/2025).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, bersama jajaran struktural dan fungsional pada Bidang Kekayaan Intelektual. Rakor ini menjadi momen penting dalam mendukung langkah pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam mempercepat proses pendaftaran dan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis di seluruh Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pendaftaran Indikasi Geografis terbanyak di kawasan ASEAN. Pemeriksaan substantif secara daring dipilih sebagai strategi percepatan yang efisien dan adaptif terhadap tantangan geografis maupun waktu.

“Partisipasi kami dalam kegiatan ini merupakan komitmen nyata untuk mendukung perlindungan potensi lokal dan produk unggulan daerah, termasuk dari NTT, yang berpeluang besar mendapatkan pengakuan Indikasi Geografis,” ungkap Erni Mamo Li usai kegiatan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan para pemeriksa substantif di daerah dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka terhadap proses yang adil, objektif, serta berkualitas. Perlindungan Indikasi Geografis bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga upaya konkret melestarikan warisan budaya dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Dengan semangat kolaboratif dan inovatif, Kanwil Kemenkum NTT siap mengawal percepatan penyelesaian permohonan Indikasi Geografis, sekaligus mendukung lahirnya produk-produk lokal NTT yang semakin diakui secara nasional maupun internasional.

Kupang – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti kegiatan “Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 “ secara daring, Kamis (26/6/2025). 

Adapun acara ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas di lingkungan pemerintahan. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum perlu memahami dan mendalami metodologi dan fokus survei mendatang. “Perlu kita mempersiapkan diri secara optimal menghadapi SPI 2025, serta proaktif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki potensi celah korupsi”, ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. “Komitmen yang kuat dapat membantu kita untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi hasil survei integritas”, tambahnya. Harapanyan, melalu partisipasi aktif seluruh jajaran Kemenkum dalam kegiatan ini dapat memantapkan langkah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan akuntabel di masa depan.

Sesi inti sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi komprehensif mengenai "Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025" yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Inspektorat Jenderal, Setia Suadi. Dalam penjelasanannya disampaikan secara detail mengenai tujuan, metodologi, indikator, dan jadwal pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025. Selanjutnya, Tim SPI memaparkan materi "Mekanisme Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2024" dengan menguraikan langkah-langkah strategis dan operasional yang akan diambil Kemenkum dalam menindaklanjuti rekomendasi dari SPI tahun sebelumnya, termasuk strategi mitigasi risiko dan penguatan sistem untuk mencegah praktik korupsi.

Dalam keterangannya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah krusial dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. "Integritas adalah harga mati dalam setiap sendi pelayanan publik. Dengan adanya Sosialisasi SPI KPK Tahun 2025 dan tindak lanjut rekomendasi SPI 2024 ini, kami berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan membangun budaya antikorupsi di seluruh jajaran Kemenkum NTT. Kami yakin, partisipasi aktif seluruh pegawai akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat," ujarnya. 

Melalui upaya ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya integritas dan antikorupsi semakin menguat, mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi di seluruh jajaran Kementerian Hukum.

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) Silvester Sili Laba mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Provinsi Bali secara virtual, Kamis (26/06/2025).

Adapun kunjungan tersebut dalam rangka membahas berbagai isu strategis di bidang hukum dan HAM, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan imigrasi dan pemasyarakatan di daerah tersebut.

Menko Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Menko menekankan bahwa Bali, sebagai destinasi wisata internasional, memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengawasan imigrasi serta perlindungan terhadap warga negara asing dan lokal.

“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang humanis, pelayanan keimigrasian yang profesional, serta perlakuan yang adil terhadap warga binaan pemasyarakatan menjadi sangat penting,” ujar Menko.

Ditambahkan, selain Bali, NTT dan NTB juga saat ini menjadi pusat perhatian dunia dengan bertambahnya destinasi wisata di berbagai wilayah. Maka perlu menjadi atensi dengan keberadaan arus lalulintas turis baik lokal maupun mancanegara agar kondisi wilayah tetap terjaga aman dan tentram.

Ia menggarisbawahi pentingnya edukasi HAM di lingkungan aparatur sipil negara serta peningkatan pengawasan terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing. Selain itu, Menko menyampaikan apresiasi terhadap upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan, namun mengingatkan bahwa tantangan ke depan, terutama terkait over kapasitas lapas dan maraknya pelanggaran keimigrasian, harus segera ditangani secara sistemik.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menciptakan sistem hukum dan pemasyarakatan yang transparan, adil, dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.